Kairo — Sinema bukan lagi sekadar tontonan hiburan semata,
melainkan wadah seni yang ampuh untuk mengungkapkan keresahan sosial di sekitar kita. Kesadaran inilah yang membawa 80 lebih Mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) berkumpul dalam kegiatan Nonton Bersama (Nobar) dan Diskusi Film “Pesta Babi” di Kafe Zone, Gamalia, pada Senin malam (25/5/2026). Meskipun masih dalam suasana kesibukan masa ujian, mereka memilih meluangkan waktu untuk hadir sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap Papua.
Ahlis Dinul Azizi dalam sambutan pembuka acara menyampaikan, “Melihat sinema itu bukan sekadar tentang bagus atau tidaknya sebuah plot dan alur cerita. Yang seharusnya kita rasakan adalah bagaimana kemampuan seorang sutradara mengungkapkan realitas di hadapan kita, sekaligus memantik empati agar kita bisa merasakan sudut pandang orang lain,” ujarnya.
Film Pesta Babi merupakan kolaborasi Dandhy Laksono, sutradara dokumenter investigasi yang juga menggarap Sexy Killers dan Dirty Vote, bersama Cypri Dale, peneliti kehidupan masyarakat adat Papua. Judul “Pesta Babi” tidak menceritakan hewan babi secara harfiah, melainkan diambil dari kedudukannya sebagai hewan sakral bagi suku-suku Papua, simbol adat yang menyatukan tatanan sosial mereka. Lewat visualisasi yang mendalam dan faktual, film ini mengangkat realita pahit kebijakan pemerintah dan operasi militer di
Papua Selatan.
Lika-Liku Pelarangan hingga Kolonialisme dengan “Bentuk
Baru”
Setelah sesi Nobar selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi
diskusi, dalam hal ini moderator Lalu Azmil menceritakan bagaimana film ini sempat dilarang, bahkan dibubarkan paksa oleh aparat di beberapa daerah, salah satunya di Universitas Mataram, NTB. Alasannya beragam dan cenderung ganjil,
mulai dari kekhawatiran seorang pejabat lokal di Lombok bahwa warganya akan mendadak ingin makan babi setelah menonton film ini, hingga tuduhan bahwa dokumenter ini berpotensi memicu gerakan makar.
“Setakut itu ternyata pemerintah kita dengan orang-orang yang
aktivitasnya hanya berkumpul dan menonton film,” ujar Azmil.
Film ini secara tegas menyingkap apa yang disebut sebagai bentuk kolonialisme di zaman sekarang. Menurut Dandhy Laksono di penutup film, kolonialisme modern tidak lagi datang lewat senjata atau infiltrasi militer asing, melainkan lewat regulasi yang tampak halus seperti Proyek Strategis
Nasional (PSN), pembukaan lahan skala besar (Food Estate), dan pemberian konsesi hutan sepihak kepada birokrat dan pemilik modal.
Kehadiran komunitas Noken Egypt juga turut memberi
warna emosional pada diskusi malam itu. Perwakilan mereka, Pace Rizki, menjelaskan bahwa sekitar 2,5 juta hektar hutan Papua telah gundul akibat proyek yang mengatasnamakan ketahanan nasional.
Menyambung pernyataan Pace Rizki, Azmil menanggapi, “Kita
membayangkan nanti 10 atau 20 tahun ke depan, ketika hutan mereka habis, orang Papua mungkin tidak bisa lagi menggunakan noken asli dari serat kayu. Mereka dipaksa memakai tas pabrikan yang tidak berbudaya. Mereka kehilangan ruang hidup, tempat mencari makan, sekaligus identitas seninya,” tutur Azmil prihatin.
Ketika Pembangunan Jadi Alat Kuasa
Memasuki sesi pemantik, Abimanyu meluruskan satu premis yang keliru bahwasanya film Pesta Babi bukan pemicu awal perlawanan masyarakat Papua. “Perjuangan masyarakat Papua sudah ada sejak lama, bergerak beriringan dengan pemusnahan perlahan yang mereka alami di atas tanah mereka sendiri,” tegasnya. Ia lalu membedah tiga spektrum utama dalam film ini, yaitu deforestasi masif, kolonialisme yang berhubungan erat dengan kekerasan militer, dan runtuhnya pranata hukum serta tatanan sosial adat.
Berbeda dari penggusuran di kota atau era Tanam Paksa Belanda yang memaksa warga menjadi buruh untuk mendapat upah, di Papua yang terjadi justru eliminasi bertahap lewat gastro-colonialism, yaitu penghancuran tatanan pangan lokal yang diganti paksa oleh ketergantungan pada pasar komoditas luar, tanpa masyarakat asli pernah terserap ke dalam industri tersebut.
Peserta diskusi, Kayyis turut menambahkan dengan
menyoroti dua hal. Pertama, soal bagaimana sinema menangkap simbolisasi kuasa, di mana komoditas tebu dalam film ini bukan lagi sekadar tanaman, melainkan telah menjadi simbol “sinema kekuasaan” yang mempertontonkan
kekejaman negara terhadap ruang hidup masyarakat, mirip dengan yang tergambar dalam film fiksi sejarah Sweet Dreams. Kedua, soal esensi perlawanan itu sendiri.
Menurutnya, keberanian Mama Yasinta untuk tampil dan diwawancarai dalam dokumenter ini adalah bentuk perlawanan nyata. Menanggapi polemik soal tidak adanya izin resmi wawancara tersebut, Kayyis menegaskan, “Perkara administratif itu nilainya jauh lebih rendah dibanding tindakan pemerintah yang tega menghancurkan jutaan hektar hutan adat tanpa pernah mengantongi izin dari warga asli Papua,” yang disambut riuh oleh peserta lainnya.
Tanggapan lain terus berlanjut, Mahfud Arifin, melontarkan paradoks yang mengganjal pikirannya usai menonton film ini.
“Di Papua, pembukaan lahan dikatakan demi swasembada pangan, biodiesel, dan bioetanol yang katanya dibutuhkan dunia untuk transisi energi bersih. Namun yang dikorbankan adalah alam dan tanah adat orang Papua. Padahal bagi mereka, hutan adalah ‘Mama’, tempat suci yang berfungsi sebagai supermarket, bank, dan apotek hidup sekaligus. Adakah jalan tengah agar kebutuhan global terpenuhi tanpa merusak alam dan hak masyarakat Papua?” tanyanya.
Malam semakin larut dan tanggapan demi tanggapan sudah dilontarkan dalam diskusi, meskipun akhirnya diskusi terpaksa dicukupkan karena keterbatasan waktu yang ada. Tapi satu hal yang dapat dipastikan bahwasanyamalam itu telah menjadi saksi lahirnya kesadaran bersama di kalangan Masisir bahwa kepentingan nasional maupun kebutuhan energi global semestinya tidak ditebus dengan penderitaan serta hilangnya masa depan saudara-saudara kita di Papua.
Oleh: Muhammad Hasbi Ash Shiddieqie
